Hari Anak Nasional, Mufida: Kesehatan Anak Indonesia adalah Tanggung Jawab Pemerintah

Ketua BPKK DPP PKS Kurniasih Mufidayati (dok pri)

 JAKARTA -- 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Kurniasih Mufidayati prihatin peringatan Hari Anak Nasional tahun ini masih dalam kondisi angka penyebaran Covid-19 yang tinggi.

Meski begitu, Mufida menyebut Hari Anak Nasional harus jadi refleksi menyeluruh guna menyelesaikan berbagai persoalan anak Indonesia. Ia menegaskan persoalan kesehatan anak adalah tanggung jawab pemerintah.

"PR besar untuk anak-anak Indonesia saat ini bukan hanya Covid-19 yang menyasar anak tapi juga sederet persoalan klasik yang belum menunjukkan perbaikan hingga kini seperti gizi buruk, pekerja anak termasuk kekerasan terhadap anak," papar Mufida dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

Mufida mengurai, saat ini anak-anak Indonesia juga menjadi korban pandemi Covid-19. Data Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, sebanyak 12,6 persen anak-anak di Indonesia diketahui positif Covid-19.

"Artinya 1 dari 8 kasus Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak. Data ini juga dikonfirmasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). IDAI juga menyebut case fatality rate untuk pasien anak 3-5 persen dan paling banyak di dunia. Ini PR pertama yang prioritas dalam waktu dekat," papar Mufida.

Ia menyebut gerakan vaksin untuk anak-anak harus terus disosialisasikan lebih massif sebagai salah satu tindakan pencegahan.

Mufida mengungkap PR anak-anak Indonesia bukan hanya Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI ini menyitir data UNICEF dalam laporan level Malnutrisi anak Indonesia 2021.

Laporan UNICEF mengungkap persoalan anak Indonesia adalah stunting, obesitas hingga wasting (kekurangan nutrisi).

Diperkirakan ada 149,2 juta anak-anak yang mengalami stunting. Angka itu setara 22 persen anak-anak balita di dunia pada 2020. Jauh dari target pemerintah yang akan menurunkan hingga 14 persen.

Selain itu, ada 45,4 juta kekurangan nutrisi (wasting).UNICEF memprediksi jumlah anak-anak yang terdampak wasting sebetulnya 15 persen lebih banyak akibat COVID-19.

Ada juga 38,9 juta anak mengalami kegemukan (overweight) akibat kebanyakan kalori dan kurangnya aktivitas.

"Ini masalah klasik yang semakin parah sejak Pandemi sebab fungsi Posyandu akhirnya tidak berjalan. Pemenuhan gizi yang baik adalah bekal daya tahan tubuh. Sehingga program ini seharusnya tetap bisa berjalan bahkan menjadi salah satu program penanggulangan Covid-19 dengan meningkatkan imunitas anak dengan asupan gizi," papar dia.

Problem pekerja anak juga masih menjadi persoalan di Tanah Air. Jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada 2019.

"Pekerja anak di Indonesia karakteristiknya berhubungan dengan daerah masing-masing. Bali misalnya, angka pekerja anak perempuan lebih tinggi karena berkaitan dengan daerah. Sementara pekerja anak di Papua didominasi anak dengan tingkat pendidikan rendah artinya ada hubungan dengan pendidikan di sana," sebut Mufida.

Kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat sejak pandemi. Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19.

Kekerasan ini berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang dan penelantaran.

Mufida menekankan, selani fokus pada persoalan penanganan Covid-19 pada anak, Pemerintah bisa membagi fokus untuk mengurangi dampak persoalan anak yang masih menggunung.

"Apalagi selain persoalan Covid, sebenarnya itu adalah masalah klasik yang ternyata belum progress penurunan angka. Kita harapkan lintas sektor kementerian bisa membagi fokus agar generasi kita ke depan tidak menjadi lost generation apalagi ditambah pendidikan anak dipertaruhkan dengan sekolah masih tutup," urainya.

Sumber : PKS.ID