17


Jakarta -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat.

Perwakilan Fraksi PKS DPR RI, Amin AK., mengatakan F-PKS tidak menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan
untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi yang bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat.

“Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama,” papar Amin.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini mengatakan F-PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari Organisasi Masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, dari berbagai pakar dan aspirasi

“Dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS”, ungkap Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Amin menambahkan, setelah memperhatikan itu semua dan mengkaji dengan seksama kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam tujuan bernegara.

“Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang”, tutup Amin dengan tegas.


Sumber : PKS.ID

Posting Komentar

  1. To guarantee that you would not fall in the terrible ones, waitlist a few providers in Singapore. coffee bag manufacturer In the event that meeting every one.

    BalasHapus
  2. Awesome Blog! It’s really a nice blog. Thank you for sharing it and keep posting such interesting articles! used gaming graphics card

    BalasHapus
  3. It was so good to see you acknowledging this topic, it really feels great. Thanks for sharing such valuable information.
    Sell Sony Phones Online

    BalasHapus
  4. Thanks for the blog and sharing these informative and creative work keep it up.

    BalasHapus
  5. You are amazing in sharing this kind of awesome helpful knowledgeable article and its such a fantastic skill work and the amazing effort.
    Abogado Criminal Federal de Nueva Jersey

    BalasHapus
  6. Our skilled team is provide a legal advice when you looking for a best Bankruptcy Near Me Attorney

    BalasHapus
  7. The Omnibus Law is a comprehensive piece of legislation aimed at streamlining regulations related to investment and job creation in Indonesia. However, the PKS, as an opposition party, has raised concerns about the potential impacts of the law on workers' rights, the environment, and local communities. The party has argued that the bill could lead to labor exploitation and environmental degradation, among other issues. virginia reckless driving lawyer

    BalasHapus
  8. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah menekankan penolakan mereka terhadap RUU Omnibus Law yang ditinjau sebagai merugikan masyarakat. Perwakilan F-PKS, Amin AK., mengatakan bahwa F-PKS tidak ingin produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi yang berlaku terhadap asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat.
    New Jersey District Court Protective Order
    Mutual Protection Orders in New Jersey
    abogado delitos sexuales nueva jersey

    BalasHapus

  9. In Virginia, an uncontested divorce typically takes about one to three months to finalize, provided all legal requirements are met. how long does a uncontested divorce take in virginia

    BalasHapus
  10. The PKS faction in the DPR's parliamentary session is unwavering in its rejection of the Omnibus Law measure. The PKS side continues to oppose the measure in the face of continuing talks and debates, citing possible effects on socioeconomic equality, environmental protections, and labor rights. Their unwavering opposition is a testament to their dedication to defending values they see as critical to the well-being of the populace. The PKS faction exhibits a strong commitment to their ideological convictions and a readiness to stand up for what they believe to be the interests of the country in the face of legislative obstacles through their unyielding position.
    how to get a divorce in va

    BalasHapus
  11. Bustling Fairfax County is located in the centre of Northern Virginia and is well-known for its busy roads and lively communities. But when cars use these roads without the appropriate license, things get murky. The consequences can be serious whether there is an intentional decision to break the law, an oversight, or a lack of knowledge of the law.driving without a license in fairfax va

    BalasHapus
  12. Introducing Codex Executor, your premier Roblox executor designed to effortlessly execute multiple scripts at absolutely no cost. Download and install Codex Official Website now for a 100% free experience.

    BalasHapus
  13. Introducing Guys01 Gaming Mod website, a revolutionary and tailor-made program designed specifically to elevate users' gaming prowess within Stumble Guys.

    BalasHapus
  14. Fraksi PKS menunjukkan konsistensinya dengan menolak RUU Omnibus Law dalam sidang paripurna DPR. Sikap ini mencerminkan komitmen PKS terhadap kepentingan rakyat dan keberpihakan pada upaya perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan hidup. Dalam konteks politik saat ini, keputusan ini juga dapat memperkuat citra PKS sebagai partai yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. estate and will lawyer






    BalasHapus
  15. child custody lawyer monmouth county njA Monmouth Province, NJ kid guardianship attorney is a lawful expert gaining practical experience in issues connected with kid care and appearance privileges inside Monmouth Region. These legal advisors help guardians in exploring the intricacies of kid care debates, upholding for their clients' parental privileges and the wellbeing of the kid. They give direction on legitimate choices, arrange authority arrangements, and address clients in court procedures if essential. With an emphasis on accomplishing good results, these legal counselors endeavor to safeguard the government assistance and dependability of the kids in question.

    BalasHapus

 
Top