Daya 450 VA Dihapus, PKS: Pemerintah Salah Perencanaan, Rakyat Dikorbankan

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgkhO-CeLtCE4tkZ0Zn1Fyu7sHivlyjxfMw94Z-3lg02C4GC9Z0hOrcGv2NaXk65cFHJpGSiLOrbJLPXQbI_ipE94AtwtB9v0bZDbZLpFlY4DEZsEa8rPmHr7Ee6v9y6nfUFQefhYvpYOUs6V0fxVPc7pEx7DPiIZQeOZOFXZTaIHzRE-xyxGT6no0P1w" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" data-original-height="768" data-original-width="1151" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgkhO-CeLtCE4tkZ0Zn1Fyu7sHivlyjxfMw94Z-3lg02C4GC9Z0hOrcGv2NaXk65cFHJpGSiLOrbJLPXQbI_ipE94AtwtB9v0bZDbZLpFlY4DEZsEa8rPmHr7Ee6v9y6nfUFQefhYvpYOUs6V0fxVPc7pEx7DPiIZQeOZOFXZTaIHzRE-xyxGT6no0P1w=w640-h428" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: white; color: #777777; font-family: "Open Sans"; font-size: small;">Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto</span></td></tr></tbody></table><br /></p><p> <span style="background-color: white; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-align: justify;">KOSADATA</span><span style="box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-align: justify;"> </span><span style="background-color: white; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-align: justify;">– Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut kebijakan Pemerintah menghapus golongan daya pelanggan listrik 450 VA tidak berperasaan dan terburu-buru.</span></p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">Ia minta Pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik (over suplly) PLN. Jangan sampai rakyat dikorbankan dengan menghapus daya pelanggan 450 VA.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">“Jangan sampai kesalahan Pemerintah merencanaan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil.  Apalagi saat ini masyarakat sedang sulit, karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">“Apa pemerintah sudah tidak mampu lagi renegosiasi dengan pihak pembangkit listrik swasta (IPP) untuk mengerem tambahan pembangkit baru dalam upaya menekan surplus listrik ini?” tanya Mulyanto.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">Begitu juga terkait introduksi listrik dari sumber EB-ET (energi baru-dan energi terbarukan), menurut Mulyanto Pemerintah jangan tergopoh-gopoh dan manut saja didikte oleh pihak internasional. Lalu ujung-ujungnya yang dikorbankan adalah rakyat dengan meningkatnya tarif listrik.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">Mulyanto mendesak, kalau pun Pemerintah akan menghapus pelanggan listrik berdaya 450 VA dan mengalihkannya ke daya 900 VA, maka ia meminta agar subsidi listrik tetap diberikan.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">“Jangan subsidinya ikut dihapus.  Ini akan memberatkan rakyat,” katanya.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">“Kemudian perpindahan daya listrik PLN dari 450 VA ke 900 VA tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun,” imbuh politisi yang biasa disapa Pak Mul ini.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">Mulyanto meminta Pemerintah konsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI, yang menangani masalah energi ini, sebelum mengambil kebijakan terkait listrik, yang berdampak luas bagi masyarakat.  Kalau caranya seperti ini, sudah melanggar pakem ketatanegaraan kita.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">“Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait meminta keterangan soal ini,” terang Mulyanto.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">Diinformasikan Pemerintah berencana menghapus penggunaan listrik 450 VA dalam rangka menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami over suplai.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">PLN tengah mengalami over suplai listrik sebanyak 6 Giga Watt (GW) saat ini. Tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan over suplai sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.</p><p style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">Belum lagi, pemerintah sedang menggemborkan produksi listrik dari Energi Baru dan Energi Terbarukan. Listrik EBET akan masuk di tahun 2030.  Bila ini terjadi, maka diperkirakan over suplai listrik yang dihadapi oleh PLN akan semakin membengkak menjadi 41 GW</p><span style="background-color: white; color: #101820; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-align: justify;">Sumber: </span><a href="https://kosadata.com/ekonomi/energi/2022/09/14/15959/daya-450-va-dihapus-pks-pemerintah-salah-perencanaan-rakyat-dikorbankan/" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #fe5000; font-family: "Open Sans"; font-size: 14px; text-align: justify; text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease 0s;">KOSADATA</a>

Berita Headline Liputan Liputan Media Nasional Daya 450 VA Dihapus, PKS: Pemerintah Salah Perencanaan, Rakyat Dikorbankan

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto   KOSADATA   – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut kebijakan Pemerintah menghapus golongan...

Baca selengkapnya »

PKS Blora Bersikap Atas Naiknya Harga BBM

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKCrxc4_fpYYDkWU9cgmK9nN1G2i-lxjzQDHV-kGA1GsHIZds9lMIQ9BS33WzPwOmR-XerKNRkjbOgeCO1-WSPdbWfkQ_Gqsun1qIySMpcg0iD0bQOlvqf7k03zjiJNmsHct3yeAIuhRkNoDnyHwcTcuB-iM67n9A1tBb6IAiKje1bsh-WFzVzPUDu/s1280/WhatsApp%20Image%202022-09-09%20at%2008.18.52.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKCrxc4_fpYYDkWU9cgmK9nN1G2i-lxjzQDHV-kGA1GsHIZds9lMIQ9BS33WzPwOmR-XerKNRkjbOgeCO1-WSPdbWfkQ_Gqsun1qIySMpcg0iD0bQOlvqf7k03zjiJNmsHct3yeAIuhRkNoDnyHwcTcuB-iM67n9A1tBb6IAiKje1bsh-WFzVzPUDu/w400-h266/WhatsApp%20Image%202022-09-09%20at%2008.18.52.jpeg" width="400" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Santoso Budi Susetyo Ketua DPD PKS Blora</span></td></tr></tbody></table><p>Blora. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Blora menyikapi kebijakan pemerintah yang telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dan Pertalite.</p><p>Santoso Budi Susetyo Ketua DPD PKS Blora mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi padahal kondisi ekonomi masyarakat masih payah. </p><p>Ia dengan tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan BBM Subsidi yang membebani rakyat. </p><p>"Saya sering ketemu dengan warga masyarakat mas, mayoritas mereka keberatan untuk itu kami menolak kenaikan harga BBM," tegas anggota DPRD dari dapil satu itu.</p><p>Lebih lanjut Budi, sapaan akrab ketua DPD PKS Blora ini mengatakan, meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu dikarenakan akan menurunkan daya beli masyarakat, terlebih kondisi masyarakat yang sudah berat saat dihantam pandemi Covid-19 dua tahun belakangan.</p><p>"Kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan menurunkan daya beli masyarakat, kalau BBM naik tentunya akan berimbas pada kenaikan harga bahan pokok lainnya dan pasti daya beli masyarakat semakin rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk memulihkan ekonomi masyarakat" ujarnya.</p><p>"Mengingat dampak  kenaikan BBM bersubsidi ini sangat luas, untuk itu PKS mulai dari tingkat paling bawah hingga pusat kompak dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi" pungkasnya.</p>

Berita Headline PKS Blora Bersikap Atas Naiknya Harga BBM

Santoso Budi Susetyo Ketua DPD PKS Blora Blora. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Blora menyikapi kebija...

Baca selengkapnya »