PKS BLORA

Fraksi PKS Konsisten Menolak RUU Omnibus Law di Paripurna DPR

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqNdHd7IMDvLLYcHtSeYyO8fIv3Kx-k8JIXj0u8Wh39N-vAzN31R9BNG014RwZc8TX8i7Bt8GFUPGJ9t9hhTULTrfmE9C1w0tobDj6S37hRk8LmWrQyZJlKf9Cm9Otfv043z0n6PoD2Goo/s1154/download.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1154" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqNdHd7IMDvLLYcHtSeYyO8fIv3Kx-k8JIXj0u8Wh39N-vAzN31R9BNG014RwZc8TX8i7Bt8GFUPGJ9t9hhTULTrfmE9C1w0tobDj6S37hRk8LmWrQyZJlKf9Cm9Otfv043z0n6PoD2Goo/w640-h426/download.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr></tbody></table>Jakarta -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah menyampaikan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Omnibus Law yang dinilai merugikan masyarakat.Perwakilan Fraksi PKS DPR RI, Amin AK., mengatakan F-PKS tidak menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi yang bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat.“Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan, baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama,” papar Amin.Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini mengatakan F-PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari Organisasi Masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, dari berbagai pakar dan aspirasi“Dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS”, ungkap Anggota Komisi VI DPR RI ini.Amin menambahkan, setelah memperhatikan itu semua dan mengkaji dengan seksama kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam tujuan bernegara.“Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang”, tutup Amin dengan tegas. Sumber :<a href="https://pks.id/content/fraksi-pks-konsisten-menolak-ruu-omnibus-law-di-paripurna-dpr" target="_blank"> PKS.ID</a>

Berita Headline Liputan Media Nasional Fraksi PKS Konsisten Menolak RUU Omnibus Law di Paripurna DPR

Jakarta -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI bersama Pemerintah menyampaikan dengan tegas penolakannya t...

Baca selengkapnya »

RILIS HASIL MUSYAWARAH MAJELIS SYURO (MMS) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFSx-5Fvb83WIQnWeTru7MGsM0AT1wK95H16XBYWMVKSArDcbyl-gw8HsOSZByoQLHYhdOm067vpU65YvvW5d9RiGLfj_rbhSA-TYumwxr-L2X2Qgd86X65i7BUieE5WA9OFKZ8MUNbUpn/s600/IMG-20201005-WA0037.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFSx-5Fvb83WIQnWeTru7MGsM0AT1wK95H16XBYWMVKSArDcbyl-gw8HsOSZByoQLHYhdOm067vpU65YvvW5d9RiGLfj_rbhSA-TYumwxr-L2X2Qgd86X65i7BUieE5WA9OFKZ8MUNbUpn/s320/IMG-20201005-WA0037.jpg" width="320" /></a></div>BANDUNG (5/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmat 2020-2025. Habib Salim Segaf Aljufrie terpilih lagi sebagai Ketua Majelis Syura (MS) PKS, sedangkan Ahmad Syaikhu ditunjuk sebagai Presiden PKS menggantikan Mohamad Sohibul Iman dan Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai Sekertaris Jendral menggantikan Mustafa Kamal. Proses pemilihan Pengurus PKS masa bakti 2020-2025 berlangsung pada sidang Musyawarah Majelis Syura PKS di Bandung, Senin (5/10/2020).“Alhamdulillah Sidang Musyawarah Majelis Syura berjalan dengan lancar. Para anggota Majelis Syura PKS yang hadir telah melaksanakan kewajiban syuranya secara baik dan memilih kader-kadernya untuk penugasan menjayakan partai di 5 tahun kedepan," kata Habib Salim dalam pidato sambutannya sesaat setelah ditetapkan sebagai ketua Majelis Syura."Pelaksanaan sidang menaati protokol kesehatan covid-19. Semua peserta mengikuti swab test terlebih dahulu dan dinyatakan sehat, memakai masker, menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan. Semoga semua anggota Majelis Syura yang hadir selalu dalam kondisi sehat," kata Habib Salim.Habib Salim Segaf Al Jufri sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI periode 2009-2014. Pada kepengurusan PKS 2015-2020 lalu Habib Salim terpilih menjadi ketua Majelis Syura menggantikan allahyarham KH Hilmi Aminuddin. Kini Habib Salim terpilih kembali sebagai Ketua Majelis Syura PKS."Di PKS ini semua tugas tidak ada yang berat karena semua dikerjakan bersama-sama. Dipikirkan, dirumuskan dan disepakati bersama. Jadi saya sebagai ketua tak terlalu terbebani dengan pekerjaan teknis. Yang berat itu nanti dihadapan Allah. Apakah saya amanah atau khianat dalam tugas ini," kata Habib Salim.Anggota Majelis Syura yang hadir dalam musyawarah ini adalah utusan masing masing provinsi. Mereka terpilih menjadi anggota Majelis Syura 2020-2025 pada Pemira (Pemilihan Raya) anggota MS dengan sistem pemilihan eletronik. Para kader PKS seluruh Indonesia telah melaksanakan pemilihan anggota Majelis Syura PKS pada 26 Juli lalu. Hasilnya 66 anggota terpilih mewakili 34 provinsi. Merekalah yang hadir bersidang pada Musyawarah Majelis Syura di Bandung.Sementara itu, kepada Ahmad Syaikhu yang ditunjuk menggantikan Mohamad Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, Habib Salim berpesan agar Saudara Ahmad Syaikhu bisa melanjutkan dan meningkatkan capaian prestasi yang telah diwariskan oleh Saudara Sohibul Iman.“Tradisi di PKS, jabatan Presiden itu hanya satu periode saja. Dan itu tradisi yang sangat baik untuk dilanjutkan. Agar regenerasi dalam menjalankan tugas kepemimpinan terus berjalan.” Ujar Sohibul Iman menjelaskan terkait pergantian posisi Presiden PKS dari dirinya ke Ahmad Syaikhu. Saat ini Sohibul Iman diamanahi sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mendampingi Habib Salim.“Ahmad Syaikhu salah satu kader terbaik partai yang layak melanjutkan tugas sebagai Presiden PKS. Beliau pribadi yang santun, berintegritas dan totalitas dalam berjuang!” Tambah Sohibul mengomentari penerusnya.Ahmad Syaikhu insya Allah siap melanjutkan kepemimpinan yang ditugaskan kepadanya."Terimakasih kepada Kang Sohibul Iman karena telah meletakan fondasi yang sangat baik bagi PKS. Ini adalah bekal terbaik bagi kami di kepengurusan mendatang. Insya Allah, kami akan terus lanjutkan perjuangan lebih baik lagi!” kata SyaikhuDalam sambutannya, Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa bangsa Indonesia juga sedang mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi dan krisis kepemimpinan nasional. Oleh karena itu kita harus memiliki optimisme dan semangat pantang menyerah melewati ujian yang maha berat ini. “Kita semua harus siap menjadi pelopor dalam menyuarakan dan membela kepentingan rakyat!" Tegas Syaikhu"Kunci keluar dari krisis adalah semangat kebersamaan dan setia pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Konsisten berjuang menegakan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945 dan ajaran agama. Menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan golongannya!" jelas Syaikhu"Sikap politik PKS tetap istiqomah bersama rakyat menjadi kekuatan oposisi mengawal dan mengawasi jalannya roda Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Meskipun PKS di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi bukan bagian dari masalah," kata SyaikhuDalam kesempatan itu juga Syaikhu yang pernah menjadi wakil walikota Kota Bekasi dan saat ini menjadi anggota DPR RI menyampaikan terima kasihnya atas kinerja kepengurusan partai periode 2015-2020 yang telah banyak membawa kemajuan bagi partai dan memberikan yang terbaik bagi bangsa.Musyawarah MS PKS diselenggarakan 2-5 Oktober di Bandung. Tanggal 2 semua peserta dilakukan test swab. Tanggal 3 Oktober peserta di karantina di kamar hotel masing-masing sambil menunggu hasil test swab. Semua peserta setelah dinyatakan test swab negatif baru mengikuti Sidang tanggal 4-5 Oktober.Sidang musyawarah juga memutuskan Mohamad Sohibul Iman, Ahmad Heryawan dan Suharna Surapranata sebagai wakil ketua Majelis Syura. Untung Wahono sebagai sekretaris Majelis Syura. Suswono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Aboe Bakar Al Habsyi sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP.

Berita Headline Kabar PKS Liputan Media Nasional RILIS HASIL MUSYAWARAH MAJELIS SYURO (MMS) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BANDUNG (5/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru masa khidmat 2020-2025. Habib Salim Segaf Aljuf...

Baca selengkapnya »

Fraksi PKS Konsisten Menolak RUU Omnibus Law di Paripurna DPR

RILIS HASIL MUSYAWARAH MAJELIS SYURO (MMS) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Populer

Komentar

Arsip