 |
| Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid |
Jakarta -- Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyebut salah satu bentuk politisasi agama, yakni ketika ada pihak yang mengesankan dirinya sangat agamais, namun tidak menerapkan keadilan ekonomi dan hukum bagi seluruh rakyat.
Wakil Ketua MPR ini menilai, pihak yang mempolitisasi agama adalah kelompok sekuler yang menggunakan agama demi kepentingan politik.
"Mereka seolah-olah sangat agamais, sementara agama tidak dilaksanakan, tapi hanya untuk kepentingan politik. Itu yang namanya politisasi agama," kata Hidayat di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (19/2).
Hidayat pun menyindir, bahwa pihak yang dia maksud kerap menunjukkan sangat beragama, namun tak menunjukkan perilaku yang sesuai agama.
"Misalnya mengesankan jadi imam, siap tes baca Alquran, maka harus hadir pula dalam perilaku politiknya," lanjutnya.
Hidayat tidak menyebut secara tersurat siapa orang atau pihak yang dia maksud. Dia tidak menyebut Presiden Joko Widodo, calon wakil presiden Ma'ruf Amin, maupun pemerintah.
Hidayat menekankan bahwa penerapan agama yang sesungguhnya juga harus dilakukan dalam perilaku politik. Wujudnya pun harus konkret, yakni dengan menjamin keadilan ekonomi serta hukum. Jika tidak, maka sama dengan politisasi agama.
"Keadilan inilah yang menjadi pertanyaan publik. Masyarakat merasa ketidakadilan sangat nampak," kata Hidayat.
Dia memberi contoh salah satu ketidakadilan di bidang hukum. Hidayat menyinggung langkah kepolisian yang begitu cepat menangkap pelaku pengunggah foto Ma'ruf Amin mengenakan atribut sinterklas.
Dia sepakat bahwa itu memang kejahatan dan harus ditindak. Akan tetapi, Hidayat mengatakan, dulu ada pula ulama yang diperlakukan demikian, namun belum ditemukan pelakunya hingga kini. Misalnya, Arifin Ilham dan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.
"Habib Rizieq, Ustaz Arifin Ilham. Itu juga dipakaikan pakaian sinterklas. Itu sudah dilaporkan ke polisi beberapa tahun yang lalu tapi tidak ada progresnya," kata Hidayat.
"Ketika penegakkan hukum tidak adil, ini adalah politisasi agama," lanjut Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut. (EO)
Sumber: cnnindonesia.com
Posting Komentar